Kontestasi isu 2009

Isu dan Profit terselubung
Fenomena tarik menarik, giring-menggiring perhatian public melalui isu-isu strategis terus mengalir dengan derasnya dipanggung politik melalui media masa kita. Dimulai dengan isu-isu global berkenaan dengan isu global warming dengan peta perubahan iklim dunia lengkap dengan contoh-contoh utuh multi bencana yang sudah, sedang dan akan dihadapi masyarakat global (Tsunami, banjir, longsor, gempa bumi, eskalasi suhu bumi, gagal panen dan apa lagi nantinya?) .Fenomena ini kemudian dikonstruksikan dengan gairah tinggi oleh masing-masing aktor atau sutradaranya secara sadar guna membangun opini publik demi “profit sustainability terselubung.”
Fenomena isu, baik pada tingkatan global maupun mengerucut pada tingkatan Nasional, disiasati oleh “aksi-aksi dadakan” untuk menangguk keuntungan berdimensi jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tataran ini dimulailah kegiatan “memexture isu-isu tersebut(pencampuran)” menjadi sebuah produk jadian baru mempolitisir Isu untuk mempertinggi nilai “bargaining” personal (individu, kelompok,partai). Dalam kontek kepentingan elite, berkembang prinsip apapun ramuan “isu-isu” sejauh dapat tampil dan tetap menjadi “Grand story” di media masa pantas menjadi instrument “pengayaan citra diri” jelang kontestasi politik 2009.
Dua contoh Politisasi isu
Ramuan Isu krisis pangan dengan kepedulian Nurani politisi mulai disandingkan dengan apik melalui aksi ‘sekali lahap’ nasi aking , bukan aksi permanen yang berdurasi, seminggu, sebulan atau memasuki hitungan tahun. Harapan pemunculan “symbol kepedulian ini” sesungguhnya kalah tanding dengan aksi dramatis kelompok pendemo yang berani menggelar aksi kepedulian resiko tingkat tinggi dengan “aksi mogok makan.” Sayangnya,pada tataran realitas sosial politik, efek demo mogok makan justru tidak populer dan cenderung kalah dengan aksi nasi akingnya politisi. Tentu logika sebabnya dapat dijelaskan dengan mudah. Kegagalan demo mogok makan karena ditujukan kepada gugatan “eksistensi penguasa dan kekuasaan”, sedangkan demo nasi akingan politisi diarahkan pada “eksistensi jelata dan hal dikuasai”
Dalam arena tarung eksekutif dan legislatif telah terlewati sebuah drama kontestasi kedigdayaan Institusi atau komunitas politik yang mengisi institusi baik eksekutif dan legislatif. Prilaku politik legislatif pada masa kini eksistensinya terbaca secara samar, apakah sebagai institusi pengemban kehendak rakyat an sich atau institusi pengemban kehendak “rakyat terbatas (Representasi partai politik).” Pada sisi lain aksi kontestasi kedigdayaan legislatif terhadap eksekutif dikemas dengan sadar untuk menyarikan “kesan keberpihakan” legislatif terhadap….., terhadap siapa yach? Hal ini agak sulit untuk dipetakan, mungkin hal keberpihakan legislatif tidak memiliki benang merah keberpihakan. Dugaan hilangnya benang merah keberpihakan lembaga Legislatif dapat bersumber dari kesadaran untuk me-rekapitalisasi peran strategis partai politik yang merasa ‘”ke-esaan dayanya” telah digerus oleh sistem pemilu yang menggeser lampu sorot “kekuasaan” pada sosok “eksekutif” pilihan rakyat non institusi. Sehingga rancangan produk finalnya adalah terbangunnya simbol-simbol peringatan dini masing-masing kepada Sosok eksekutif untuk tidak besar kepala terhadap momentum eforia kemerdekaan pilih langsung; juga kepada masyarakat bahwa mengabaikan peran penting (distrust ) kepada institusi politik legeslatif bukanlah tindakan yang tepat. Jadi penolakan legeslatif, misalnya, terhadap penetapan 2 calon Gubernur BI sebelumnya dan peneriman calon tunggal Prof.Dr. Budiono atas ajuan Eksekutif (Presiden) baru-baru ini, dikemaskan sebagai Isu strategis guna menegaskan kembali kekuatan politik legeslatif di pentas percaturan politik Indonesia pasca mekanisme pilih langsung sosok “eksekutif.”
Rasionalitas Isu dan tantangan rekomendasi dini
Siapapun, pada level kepentingan apapun dapat melakukan pembelaan diri dengan rumusan pola pikir dan tindak yang dirasionalkan sebagai pribadi atau institusi pembela hak-hak dasar rakyat, namun patut untuk menyadarkan diri bahwa bangsa Ini telah kenyang dengan “Politisasi Isu” yang kerap bermuara pada pengingkaran, Masyarakat sudah dikenyangkan Fenomena Ingkar. Budaya Ingkar harus didekonstruksi. Budaya mempolitisasi Isu secara retorik harus dibongkar tuntas.
Di pentas kontestasi politik”Indonesia memilih” 2009 nanti, Konstituen harus dicerdaskan untuk memilih “personal” yang bukan hanya memiliki jam terbang politik tinggi, namun personal yang memiliki “jam kerja sosial” tinggi dengan jejak indikator prestasi problem solver yang dapat dibaca secara jelas. Bukan pribadi pemberi kesan kepedulian simbolik. Penguasa dan kekuasaan yang dikontruksikan sebatas simbol, patut kita jadikan isu strategis untuk mengkoreksi dan memproteksi empati personal sedini mungkin jelang kontestasi kekuasaan 2009. Di pentas persiapan kontestasi 2009 hendaknya kiblat pertarungannya tidak diawali dengan mempolitisasi isu-isu strategis secara simbolik, namun diawali dengan kampanye Isu-isu strategis berbasiskan pada produk real analisis isu-isu kebijakan lengkap dengan rekomendasi yang terdokumenkan dan tersosialisasikan kepada masyarakat atau konstituen. Setidaknya isu tantangan kekiniannya ada pada level berantai “Krisis lingkungan Hidup, krisis pangan,krisis kesehatan,dll merupakan potret sejati terkandungnya Krisis Politik.”

Bartholomius Padatu
Mahasiswa pascasarjanaS2 Fisipol.Program studi Administrasi Negara UGM